Aher Menang Hasil Quick Count Pilgub Jabar, pasangan A. Her dan Deddy. M Menang Dengan 33% Suara

Pilkada Jawa Barat yang dilangsungkan pada hari Minggu (24/2) pagi ini berlangsung dengan aman. Hasil hitung cepat atau quick count dari berbagai lembaga survei pun langsung diberitakan secara langsung melalui berbagai media, dan pada Minggu sore pemenang pilkada sudah terlihat yaitu pasangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar dengan perolehan suara berkisar 32 hingga 33 persen suara.

Berikut adalah hasil hitung cepat dari beberapa lembaga :

Hasil quick count Jaringan Suara Indonesia:

Aher-Deddy : 32,18 persen

Rieke-Teten : 27,93 persen

Dede-Laksamana : 25,58 persen

Yance-Tatang : 12,58 persen

Dikdik-Cecep : 1,72 persen

Lembaga Survei Indobarometer & MetroTV :

Aher-Deddy : 32,38 persen

Rieke-Teten : 27,18 persen

Dede- Laksamana :26,09 persen

Yance-Tatang : 12,32 persen

Dikdik-Cecep : 2,03 persen.

Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Aher-Deddy: 32,95 persen

Rieke-Teten : 27,24 persen

Dede - Laksamana : 25,44 persen

Yance-Tatang : 12,5 persen

Dikdik-Cecep : 1,96 persen.

Dari hasil hitung cepat beberapa lembaga survei ini maka tidak akan ada pilkada putaran kedua, walau demikian pihak pemenangan Rieke-Teten masih menunggu hasil penghitungan suara resmi untuk memastikan, karena menurut hasil hitung cepat tim mereka, perolehan suara pasangan yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mencapai 30 persen dan hanya selisih sedikit dari pasangan Aher-Deddy.

Dalam setiap pesta demokrasi di negeri ini selalu ada pihak yang menang dan kalah, tentunya pihak yang kalah diharapkan dapat menerima dengan lapang dada dan pihak yang menang dapat menyikapi kemenangannya dengan mengemban amanat rakyat dengan baik. Walau hasil hitung cepat hampir bisa dipercaya, namun untuk kepastian kemenangan dalam pilkada Jawa Barat kali ini tetap harus menunggu hasil perhitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat.

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.

Inpres No. 9 Tahun 2011: Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka penciptaan sinergi berbagai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta implementasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dan untuk mencapai nilai 5  Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) di tahun 2014, maka ditetapkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Aski Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Inpres 9/2011).

Gambar 1 : Latar Belakang

Inpres 9/2011 merupakan bagian pertama dari rangkaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan sampai dengan tahun 2014. Rangkaian RAN PK ini seharusnya sudah tertuang dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2011-2014 yang disusun Bappenas, dimana sampai dengan saat ini masih belum selesai dan diterbitkan.

Keseluruhan RAN PK tersebut dirancang agar dapat meningkatkan nilai CPI Indonesia, dengan sasaran prioritas pada lima bidang yaitu (1) Perizinan, (2) Pajak dan Bea Cukai, (3) Pertanahan, (4) Penegakan Hukum, serta (5) Ketenagakerjaan.

Gambar 2 : Pendekatan dan Prioritas Peningkatan CPI

Inpres 9/2011 yang diterbitkan pada 12 Mei 2011 terdiri dari 6 strategi, 11 program, 102 rencana aksi, dan 142 sub-rencana aksi yang meliputi 16 Kementerian/Lembaga. Titik berat Inpres 9/2011 adalah pada Pencegahan Korupsi terutama di bidang Penegakan Hukum (fokus kepada Pencegahan Korupsi pada institusi Kepolisian, Kejaksaaan, dan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM).

Gambar 3: Bangunan Inpres 9/2011

Gambar 4: Titik berat pada Inpres 9/2011