Penerimaan Bintara Polri Tahun 2012

Bagi lulusan SMA/MAN sederajat yang berminat untuk menjadi Bintara Polri dan memiliki kriteria yang memenuhi persyaratan, mulai pada tanggal 21 s/d 28 Januari 2012 akan dibuka Penerimaan Bintara Polri T Ajaran 2012.

Klik!! WEBSITE PENERIMAAN POLRI Untuk Registrasi pendaftaran

Bagi para peserta pendaftar Bintara Polri agar mendaftarkan diri anda secara online di Website Penerimaan Polri dengan mengisi formulir pendaftaran dengan sebenarnya, Setelah anda mendaftarkan diri anda secara online Print Out (cetak) Nomor ID Registrasi yang akan anda dapatkan setelah melakukan pendaftaran. Setelah melakukan registrasi secara online daftrakan diri anda ke Bag. Sumda Polres Ciamis.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan anda mendatangi Polres setempat. Untuk wilayah hukum Polres Ciamis bisa langsung menghubungi Bag Sumda Polres Ciamis di Jln. Jenderal Sudirman No. 271 Ciamis.

PENERIMAAN BRIGADIR POLISI T.A. 2012

DIBUKA TANGGAL 21 S/D 28 JANUARI 2012.

PEMBUKAAN PENDIDIKAN TANGGAL 7 MARET 2012

Website penerimaan polri ini, merupakan bentuk terobosan kreatif dari staf Sumber Daya Manusia Polri dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik guna mendukung rekruitmen yang cepat, tepat, akurat, mudah di akses dan informatif dengan prinsip-prinsip seleksi yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis.

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.

Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB)

Pemerintah berkeinginan mewujudkan Indonesia bersih. Pemerintah pun meluncurkan gerakan nasional meningkatkan standar kebersihan, Wakil Presiden Boediono menyapaikan enam fokus kegiatan dalam menyusun rencana aksi gerakan nasional perbaikan standar kebersihan.

ADA ENAM FOKUS KEGIATAN PENINGKATAN STANDAR KEBERSIHAN:

1. Pertama, sarana perhubungan semisal kereta api, bandara, pelabuhan dan terminal.
2. Kedua, pembersihan sungai di kota-kota besar. Program ini bergulir dari satu kota ke kota lainya.
3. Ketiga, kebersihan sekolah. Boediono menegaskan kebersihan sekolah menyangkut sikap mental anak-anak yang akan terbawa hingga dewasa.
4. Keempat, sarana kesehatan.
5. Kelima, pengelolahan limbah cair dan sampah padat di kota besar atau waste management. Boediono mengarahkan supaya Indonesia memiliki sistem pengelolaan limbah dan sampah yang sustainable di setiap kota. "Kami akan memilih beberapa kota sebagai sasaran pertama," katanya.
6. Keenam, perubahan pola pikir. Ini mencakup sistem pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan berbagai upaya edukasi publik.

Membangun e-Government

Sistem Informasi merupakan suatu tatanan yang terdiri atas organisasi, teknologi, himpunan data dan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan dan menyampaikan informasi secara akurat dan efisien untuk mendukung berbagai upaya dalam mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif.

Pembangunan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government melalui INPRES No 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan detail teknis di bidang e-Government.

Agar kebijakan dari pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, maka masih diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung.

E-Government yang "juga disebut e-gov, digital government, online government atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik."

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. E-government dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan:

1. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website.
2. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail.
3. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik.
4. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama.

Kapal Imigran Gelap Tenggelam di Perairan Pangandaran, 7 Orang Tewas

Sebuah kapal kayu yang digunakan mengangkut 56 imigran gelap asal Timur Tengah tenggelam di Perairan Palawangan Pantai Selatan, tepatnya di Desa Majingklak, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Ciamis,Jawa Barat, perbatasan dengan Kabupaten Cilacap,Jawa Tengah,kemarin.

Tujuh penumpangnya tewas danlainnya berhasil diselamatkan. Lima korban tewas diketahui bernama Fahelel, 29, Fariya, 3, Sagumel, 2, Farung, 32, dan Vahdeyeh, 12. ”Sampai pukul 17.00 WIB sore kemarin, jumlah korban tewas tercatat tujuh orang dan 49 orang termasuk anak buah kapal (ABK) selamat.Lima berhasil ditemukan, sementara dua lainnya belum ditemukan,” ujar anggota Polisi Perairan (Polair) Pangandaran Briptu Erus Ruswa.

Menurutnya, 56 imigran gelap itu berasal dari empat negara, yakni Iran, Afghanistan, Pakistan, dan Turki. Mereka berangkat dari Cilacap, Jateng dengan tujuan Australia. Kapal tenggelam sekitar pukul 04.00 WIB dan baru diketahui oleh nelayan yang baru pulang melaut dua jam kemudian atau sekitar pukul 06.00 WIB.”Kapal yang digunakan merupakan kapal kayu penangkap ikan dengan bobot melebihi 10 GT atau sekitar 25 GT. Karena ditumpangi lebih dari 50 orang,saat diterjang gelombang tidak kuat sehingga tenggelam,”ungkapnya.

Kanit Pos Polair Pangandaran Aiptu Rusli memastikan, meski pihaknya belum melihat dokumen para imigran secara lengkap, bisa dipastikan mereka imigran gelap. ”Kalau bukan imigran gelap,tidak mungkin menggunakan perahu kayu tangkapan ikan,”ujar dia. Sementara itu Nico Demos, salah seorang ABK kapal, mengaku bersama dua rekannya dibayar Rp3 juta per orang jika berhasil membawa imigran gelap itu dari Cilacap ke Australia.

”Pesanan membawa kapal imigran ke Australia berasal dari seorang perempuan bernama Asri, yang mengaku orang Cilacap. Kami dibayar Rp3 juta per orang jika berhasil mengantarkan mereka ke Australia,”ujar Nico. ABK lain, Arifin, menambahkan, kapal tenggelam sekitar satu jam dari perairan Majingklak,menuju Samudra Indonesia. (Harian Seputar Indonesia, Selasa-01/11/2011)

Lima Wanita dan Dua Balita Tewas Tenggelam

Kapal pembawa imigran gelap asal Iran, Afganistan dan Pakistan tenggelam setelah bocor di perairan Palawangan Majingklak, Kalipucung, Ciamis Selatan, Selasa (1/11/2011) pukul 03.30.

Kapal tersebut ditemukan nelayan Pangandaran yang tengah melaut empat jam kemudian atau sekitar pukul 07.30 WIB. Selanjutnya nelayan memberi tahu Tim SAR Balawisata yang kemudian bersama-sama melakukan penyelamatan penumpang.

Hingga pukul 13.00, sebanyak 43 penumpang selamat. Korban meninggal tercatat tujuh orang terdiri dari lima perempuan dewasa dan dua balita. Sebanyak 25 di antaranya dirawat di Puskesmas Pangandaran, delapan orang diamankan di Satuan Kepolisian Perairan (Satuan Polair) Pangandaran, 12 ditahan di Pos Angkatan Laut Pangandaran dan 3 ABK ditahan Airud.

"Kapal berbobot 10 gross ton (GT) tersebut diisi penumpang lebih dari 50 orang," ujar Kanit Satuan Polair Pangandaran, Aiptu Rusli kepada Tribun, Selasa (1/11/2011). Peritiswa karamnya perahu imigran ini dibenarkan Polda Jabar. "Ini baru kami terima informasi, tujuh korban ditemukan. Terdiri atas lima dewasa dan dua anak-anak," ujar Kepala Bidang Hubungan Kemasyarakatan (Kabid Humas) Polda Jabar Kombes Pol Agus Rianto di Mapolda Jabar, beberapa saat lalu. (Kutipan Tribun Jabar, Selasa-1/11/2011)

Inpres No. 9 Tahun 2011: Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

Dalam rangka penciptaan sinergi berbagai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi serta implementasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dan untuk mencapai nilai 5  Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) di tahun 2014, maka ditetapkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2011 tentang Rencana Aski Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Inpres 9/2011).

Gambar 1 : Latar Belakang

Inpres 9/2011 merupakan bagian pertama dari rangkaian Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan sampai dengan tahun 2014. Rangkaian RAN PK ini seharusnya sudah tertuang dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2011-2014 yang disusun Bappenas, dimana sampai dengan saat ini masih belum selesai dan diterbitkan.

Keseluruhan RAN PK tersebut dirancang agar dapat meningkatkan nilai CPI Indonesia, dengan sasaran prioritas pada lima bidang yaitu (1) Perizinan, (2) Pajak dan Bea Cukai, (3) Pertanahan, (4) Penegakan Hukum, serta (5) Ketenagakerjaan.

Gambar 2 : Pendekatan dan Prioritas Peningkatan CPI

Inpres 9/2011 yang diterbitkan pada 12 Mei 2011 terdiri dari 6 strategi, 11 program, 102 rencana aksi, dan 142 sub-rencana aksi yang meliputi 16 Kementerian/Lembaga. Titik berat Inpres 9/2011 adalah pada Pencegahan Korupsi terutama di bidang Penegakan Hukum (fokus kepada Pencegahan Korupsi pada institusi Kepolisian, Kejaksaaan, dan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM).

Gambar 3: Bangunan Inpres 9/2011

Gambar 4: Titik berat pada Inpres 9/2011

Dirgahayu TNI Ke-66 Tahun 2011

DENGAN TEMA: "Dengan Keterpaduan & Profesionalisme, TNI Bersama Komponen Bangsa Siap Menjaga dan Menegakkan Kedaulatan serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Polres Ciamis Melaksanakan Gelar Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Ops Ketupat Lodaya 2011

Hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 pada pukul 09.00 Wib, Polres Ciamis beserta jajarannya melakukan Upacara Gelar Pasukan dalam rangka pelaksanaan Ops Ketupat Lodaya tahun 2011, bertempat di Taman Raflesia Kab. Ciamis yang diikuti oleh seluruh anggota Polres Ciamis yang terlibat pengamanan sebanyak 696 personil dibawah komando Kapolres Ciamis AKBP AGUS SANTOSO, S.Ik sebagai Kasatgas Ops, personil yang terlibat terdiri dari Satgas Lidik (45 pers), Satgas Kamtibcar Lantas (122 pers), Satgas Preventif (390 pers), Satgas Gakkum (75 pers),
Satgas Preemtif (12 pers) dan Sub Satgas Bantuan (51 pers), selain dari itu pula dalam Ops Ketupat 2011 ini pula melibatkan kesatuan TNI yang bersifat "On Call" (1 SST), serta instansi terkait lainnya yang berjumlah 220 pers diantaranya Dinas Perhubungan, Sat Pol PP, Dinas Kesehatan, Pemadam Kebakaran, ORARI/RAPI dan Satkorlak Bencana Alam Kab. Ciamis. Pengamanan Ops Ketupat ini berlangsung selama 16 hari dari mulai tanggal 23 Agustus s/d 07 September 2011 .

Karena Tindak Penipuan, Bripda Tirza Angga Di Pecat Dari Kesatuan

Anggota Polres Ciamis Bripda Tirza Angga Wijaya dipecat dengan tidak hormat karena dinilai indisipliner serta kerap melakukan penipuan terhadap warga. Angga resmi dipecat setelah Kapolda Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kep/202/IV/2011 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) atas nama Bripda Tirza Angga Wijaya yang tercatat tinggal di Jalan Gunung Panglayungan RT 04/17, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Kepala Kepolisian Resor Ciamis AKBP Agus Santoso menyebutkan, sejak diberhentikan dalam sebuah upacara pencopotan yang digelar khusus, hingga sekarang Angga belum diketahui keberadaannya. Karena sudah dipecat, Angga di pulangkan ke rumahnya. Namun, belakangan muncul laporan dugaan penipuan yang dilakukan Angga.

BRIPDA TIRZA ANGGA WIJAYA

Kepala Unit Propam Polres Ciamis AKP Agus Susanto mengatakan, sebelum memecat Angga, pihak Polres Ciamis sudah beberapa kali melakukan teguran lisan, bahkan di sidang disiplin.

”Bagi yang melihat keberadaan Angga segera mendatangi Mapolres Ciamis atau hubungi 0265-774444 atau pengaduan Propam 0265-7097700".

Dirgahayu Polri Ke-65

Dalam Rangka menyambut hari Bhayangkara yang ke-65, jajaran Kepolisian Resor Ciamis menggelar beberapa kegiatan kemasyarakatan yang dipusatkan di Mapolres Ciamis.

Kegiatan Sosialantara lain meliputi: Donor Darah, Silaturahmi dengan Purnawirawan dan Warakawuri, Khitanan Massal, Bhakti Sosial Kebersihan, Sosial Kunjungan ke Panti Asuhandan Ziarah ke Taman Makam Pahlawan diwilayah Kab. Ciamis.

Kegiatan Olah Raga antara lain meliputi: Olah Raga Internal (Volly Ball dan Badminton), Gebyar Sepeda Santai dan kegiatan Road Race. 

Pelaksanaan bhakti sosial kemasyarakatan digelar bekerja sama dengan pemerintah daerah antara lain Dinas Kesehatan (Dikes) dan PMI Kab. Ciamis dalam penyelenggaraan kegiatan Donor Darah dan Khitanan Massal. Kegiatan kemasyarakatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka menyambut hari Bhayangkara Kepolisian, seperti tahun-tahun yang lalu.

Rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Bhayangkara ke-65 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2011. Pada hari jadi Bhayangkara ini diharapkan seluruh Anggota Polri untuk dapat  bersama-sama meningkatkan kualitas diri, serta bisa melaksanakan tugas-tugasnya dimasa yang akan datang dengan lebih baik lagi sesuai dengan tema HUT Bahayangkara ke-65 yaitu: "Meningkatkan Kualitas Diri Menuju Pelayan Prima".

Kunjungan Duta Besar Jepang Mr. Kojiro Shiojiri di Kab. Ciamis

Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 pukul 12.30 s/d 14.30 Wib, Polres Ciamis beserta jajarannya melakukan pengamanan kunjungan Duta Besar Jepang Mr. Kojiro Shiojiri ke Pondok Pesantren Darussalam. Kunjungan tersebut dalam rangka kerja sama dibidang pendidikan, nilai-nilai budaya dan karakter bangsa.

Bencana Alam Longsor di Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis

Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 pukul 14.00 Wib  telah terjadi longsor yang disertai banjir di dusun Kidul Rt 01 Rw 02 desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis yang menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia, dan sekitar 700 orang mengungsi di kantor Kecamatan Cihaurbeuti.

Bencana alam tersebut terjadi diduga diakibatkan karena curah hujan yang tinggi sehingga mengakibatkan tanah tebing longsor.

Pemeriksaan Senjata Api Organik Polres Ciamis

Pada tanggal 22 s/d 25 Maret 2011 lakukan pengecekan Kesiapan perlengkapan perorangan Senpi organik Polri (Senjata Api) oleh Seksi Propam Polres Ciamis, diantaranya pemeriksaan Surat ijin Senpi dan Harwat (Pemeliharaan & Perawatan) Senjata api.

Supervisi Tahap I Itwasda Polda Jabar Di Polres Ciamis

Polres Ciamis (10-3-2011) Pada hari Kamis Tgl. 10 Maret 2011 Jam. 08.00 Wib bertempat di Aula Pratidina Polres Ciamis telah dilaksanakan penerimaan Tim Supervisi Tahap I  Itwasda Polda Jabar, penerimaan di pimpin Kapolres Ciamis AKBP Agus Santoso, S. Ik dan dari Irwasda AKBP Poppie beserta Tim, hadir dalam acara tsb Para Kabag, Kasat Fung Pa Polres dan Para Kapolsek jajaran Polres Ciamis,
selesai acara penerimaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan kepada Para Bagian, Fungsi dan dilanjutkan ke Polsek-Polsek.